Finlandia Sebagai Pendidikan Nomor 1 di Dunia Dukung Indonesia Hapus UN

Finlandia Sebagai Pendidikan Nomor 1 di Dunia Dukung Indonesia Hapus UN – Program Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN) sempat ditentang Jusuf Kalla, tetapi justru disambut baik dunia internasional. Finlandia yang populer karena punya kualitas pendidikan nomor satu di dunia turut mendukung langkah Nadiem.

Di Finlandia justru tes nasional itu tidaklah diandalkan karena khawatir sekolah dan peserta didik. malah fokus ke ujian ketimbang pengembangan murid. idnplay

Finlandia Sebagai Pendidikan Nomor 1 di Dunia Dukung Indonesia Hapus UN

“Hal apakah yang paling utama untuk sekolah yakni mengimbuhkan cara-cara bagi murid untuk belajar, namun terkecuali kamu terlalu kerap menguji mereka maka ujian itu jadi jadi yang nomer satu di pikiran seluruh masyarakat,” kata Duta Besar Republik Finlandia untuk Republik Indonesia Jari Sinkari pada acara Diplomatic Forum ke-34 di Jakarta.

Lebih lanjutnya, Sinkari berkata hanya ada sekali ujian di Finlandia pada akhir masa SMA. Ujian tersebut juga bersifat sukarela dan merupakan tes martikulasi saja.

Finlandia menyebut percaya pada kualitas guru-guru dan kepala sekolah, sehingga tidak mengandalkan ujian berstandar (seperti UN) untuk menilai kompetensi murid.

Pendidikan selalu dinilai sebagai teladan sistem yang terbaik di dunia. Pada tahun 2017, Bank Dunia menyorot keberanian Finlandia untuk tidak memakai sistem ujian atau ranking. Pada tahun ini, Finlandia pun memimpin dalam hal menyediakan pendidikan untuk masa depan versi Worldwide Educating for the Future Index (WEFFI). Skor Finlandia juga selalu tinggi dalam skor PISA.

Menurut sudut pandang Finlandia, kultur pendidikan di Asia yang bergantung pada ujian-ujian sebetulnya tidak baik. Fokus harusnya tetap pengembangan skill murid, bukan pengujian.

“Banyak negara-negara Asia yang melakukan ujian dengan sangat ketat, dan berdasarkan pemahaman kami hal itu seharusnya dihindari,” ucap sang Dubes Finlandia.

Ujian Nasional di Indonesia resmi dihapus pada 2021. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung program itu karena UN disebut memberi pengaruh negatif baik kepada guru dan murid.

Anggaran UN pun amat fantastis. Dari 2010 hingga 2015, anggaran UN bisa di atas Rp 500 miliar, padahal masih banyak sekolah yang perlu diperbaiki, masalah gaji guru honorer, dan belum lagi jawaban soal UN yang bocor kerap menjadi isu tahunan.

Belajar untuk Belajar

Terkait inspirasi yang bisa Finlandia sampaikan ke Indonesia, Dubes Sinkari tidak menyebut negaranya paham segala hal. Sistem pendidikan Finlandia pun terus-menerus dikembangkan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan.

Saat ini Finlandia memiliki materi coding yang wajib masuk ke ke aspek-aspek belajar muridnya di sekolah. Namun, Sinkari berkata yang terpenting adalah membekali murid-murid agar bisa menjadi pembelajar seumur hidup, sebab tidak ada yang tahu kebutuhan 30 tahun mendatang.

“Kita berupaya bersama terus-menerus mengembangkan sistem pendidikan kita tiap-tiap waktu. Ini sistem terus-menerus,” ujar Sinkari. “Bagi sebuah masa depan, yang paling penting adalah belajar bagaimana cara belajar, pasalnya berbagai hal berkembang begitu cepat dan kita pun tidak tahu profesi apa yang dibutuhkan pada tahun 2050,” pungkasnya.

– Nadiem, Mendikbud Hapus UN lewat Merdeka Belajar, Ini Penggantinya :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021. Kebijakan tersebut merupakan pengganti Ujian Nasional yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2020. “Asesmen kompetensi minimun merupakan kompetensi yang benar-benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem dalam peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “ Merdeka Belajar”.

Pendapat dari Nadiem, Asesmen Kompetensi Mininum dan Surveri Karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Kemampuan pada literasi dan numerasi adalah dua komponen penting yang perlu diukur dan menjadi kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar. “dua mengenai itu adalah yang menyederhanakan asesement kompetensi yang nantinya ditunaikan pada tahun 2021,” kata Mendikbud Nadiem.

Tolak ukur selanjutnya adalah Survei Karakter. Menurut Nadiem, survei karakter akan menjadi tolak ukur untuk umpan balik demi perubahan siswa yang lebh bahagia dan lebih kuat azas Pancasila di dalam sekolah. “Saat ini kita hanya punya data kognitif. Kita tak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah. Kita tak tahu apa azas-azas Pancasila itu benar-benar dirasakan murid se-Indonesia,” jelas Nadiem. Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan nantinya akan melakukan survei karakter seperi implementasi gotong royong, level toleransi di sekolah, tingkat kebahagiaan, dan tingkat perundungan di sekolah.

– Asesmen di tengah jenjang pendidikan

Nadiem menyatakan bahwa proses Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter di tengah jenjang pendidikan seperti kelas 4, 8, dan 11. Pelaksanaan di tengah jenjang pendidikan akan memberikan waktu untuk sekolah dan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran anak sebelum lulus dari sekolah. “Hal ini (Asesmen) tidak dapat dilakukan sebagai alat seleksi untuk siswa-siswi kita ke jenjang berikutnya,” ujar Nadiem. Ia mengklaim asesmen ini tak akan menimbulkan stres bagi orang tua dan anak-anak. Pasalnya, asesmen ini bersifat Formatif Assesment yang berarti harus berguna bagi guru dan sekolah untuk memperbaiki dirinya. “Asesmen kompetensi dan karakter ini bukan hanya mengikuti ide-ide kita (Kemendikbud) sendiri saja. Kami dibantu berbagai macam organisasi di dalam dan luar negeri seperti OECD, World Bank agar asesmen kompetensi ini kualitasnya sangat baik,” tambah Nadiem.

Ragam Reaksi Usai Nadiem Umumkan Hapus UN 2021

Finlandia Sebagai Pendidikan Nomor 1 di Dunia Dukung Indonesia Hapus UN

Pengamat pendidikan dari Komnas Pendidikan Andreas Tambah menyarankan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim agar menjelaskan dengan rinci kepada masyarakat terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Pasalnya, menurut Andreas perkara penghapusan UN sebenarnya sudah jadi perdebatan lama, dan hingga kini belum menemui titik terang yang lebih baik.

“Ini harus betul-betul gamblang. Jadi enggak bisa ujuk-ujuk berhenti, ada nanti model yang hampir sama. Penduduk nanti juga bilangnya, ‘ya itu mah ujung-ujungnya sama saja. Ganti menteri ganti kebijakan’. Intinya ya sama,” ujar Andreas kepada salah satu media berita.

Andreas mengatakan polemik ujian nasional sebagai penentu akhir di masa sekolah kerap kali menuai pro-kontra dari sejumlah pihak, terutama pelajar dan orang tua murid.

Pihak dari sekolah dan kementerian kebanyakan condong menginginkan UN tetap dilaksanakan. Salah satu dalihnya adalah perkara motivasi belajar siswa. Namun selama UN terus dijalankan, sistem pelaksanaannya dinilai tak lebih baik dan tidak memberi dampak positif.

“Sejaln dengan itu dipaksakan terus, tapi toh tak ada perubahan. Tidak ada perubahan yang lebih baik. Justru cenderung nilainya selama ini kan dikatrol. Setiap daerah dengan tingkat katrolan yang berbeda-beda. Kalau menurut kami justru menjerumuskan peserta didik kita, kalau memang prakteknya seperti itu,” ujar Andreas.

Ia mengatakan wacana Nadiem menghapus UN sejatinya sangat berani. Akan tetapi, sambung Andreas, Nadiem perlu memikirkan dengan serius penggantinya, karena UN tidak bisa begitu saja dihapus.

“Cuma ini harus betul-betul dipikirkan penggantinya apa. Solusinya bagaimana, dan ke depannya harus bagaimana. Karena kekhawatiran orang tua, guru, kepala sekolah sebagian besar takut anaknya enggak mau belajar. Ini harus cari terobosan bagaimana tanpa UN tapi minat belajar peserta didik tetap,” tutur Andreas.

Nadiem juga dikatakan perlu memerhatikan standar kelulusan bagi siswa di sekolah andai UN benar-benar dihapus. Pasalnya, menurut Andreas sekolah belum berani menyatakan standar kelulusan siswa sendiri.

“Apalagi zaman sekarang. Kalau peserta didik tidak naik orang tua bisa komplain mengadukan. Kalau guru salah ngomong bisa dilaporkan oleh orang tua. Keberanian dengan cara yang terukur yang menyatakan naik atau tidak naik itu harus punya,” tambah Andreas.

Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) juga sependapat dengan wacana Nadiem menghapus UN. Ia mengatakan UN saat ini tidak lagi jadi acuan pencapaian pembelajaran anak, tapi hanya mencari nilai tertinggi.

“Anak-anak kita bukan lagi belajar tentang bagaimana mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat mereka, bukan lagi bagaimana mengembangkan kemampuan daya nalar mereka, bukan pula bagaimana mereka mampu menguasai teori-teori dasar,” tutur Ramli dalam keterangannya kepada wartawan.

Rencana peniadaan UN itu disampaikan Nadiem saat hadir dalam dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Nadiem mengatakan peniadaan UN itu akan dilakukan mulai 2021, dan bakal diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter.

Pertimbangan dari wacana ini, dikatakan Nadiem, karena UN punya banyak masalah. Beberapa di antaranya UN dianggap terlalu padat materi, sehingga murid hanya fokus menghafal. UN juga disebut banyak membuat murid stres.